terminalberita.com – Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan nasional. Namun, dalam praktiknya, sektor ini masih rentan terhadap berbagai bentuk kriminalitas, seperti pemalsuan pupuk bersubsidi, pengoplosan beras, manipulasi harga di tingkat petani, hingga penyalahgunaan distribusi bahan pangan. Beragam persoalan tersebut semakin kompleks akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, belum tersedianya basis data terintegrasi, serta rendahnya literasi keamanan pangan di kalangan masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek perubahan ini mengusulkan pengembangan Knowledge Management System (KMS) sebagai strategi nasional penanggulangan kejahatan pangan. KMS dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan pengetahuan yang relevan kepada aparat penegak hukum, instansi terkait, serta masyarakat. Sistem ini mengintegrasikan teknologi digital, sistem pelaporan terpadu, dan platform edukatif berbasis kolaborasi.
Proyek ini menghasilkan solusi sistemik yang memadukan empat unsur utama: manusia, sistem, teknologi, dan kebijakan. Implementasi dilakukan secara bertahap dalam tiga fase:
1. Jangka Pendek: Penyusunan regulasi dasar, pembentukan tim lintas sektor, dan perancangan arsitektur KMS.
2. Jangka Menengah: Pengembangan aplikasi dan sistem pelaporan terpadu, pelatihan lintas lembaga, serta penguatan mekanisme berbagi informasi.
3. Jangka Panjang: Integrasi KMS ke dalam sistem kelembagaan Polri dan instansi terkait, serta penyusunan kebijakan nasional keamanan pangan berbasis data dan pengetahuan.
Dengan pendekatan ini, Knowledge Management System (KMS) diharapkan menjadi instrumen strategis yang memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan yang aman, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Polri sebagai penggerak utama dalam sistem keamanan pangan nasional. (ngssa)